Home / Info Peradi  / Trimedya Panjaitan: Kepemimpinan Juniver Legal dan sesuai AD/ART

Trimedya Panjaitan: Kepemimpinan Juniver Legal dan sesuai AD/ART

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan kembali dengan tegas menyatakan dukungan kepada Kepemimpinan Juniver Girsang dan seluruh pengurus DPN PERADI 2015-2020. “Kehadiran saya dan teman-teman anggota DPR-RI Komisi III dalam acara pelantikan ini untuk mempertegas dukungan kepada kepemimpinan Juniver Girsang dan seluruh pengurus DPN PERADI yang baru dilantik,” ungkap Trimedya Panjaitan dalam kata sambutannya dalam acara Pelantikan Kepengurusan DPN PERADI masa bhakti 2015-2020, di hotel Pullman, Jakarta, Kamis (21/5/2015).

 

Trimedya mengungkapkan bahwa dukungan tersebut didasarkan pada fakta bahwa kepemimpinan Juniver Girsang adalah sah (legal) dan sesuai dengan AD/ART Peradi. “Dengan demikian kepengurusan DPN PERADI yang dilantik hari ini merupakan satu-satunya kepengurusan DPN PERADI yang legal dan sesuai dengan AD/ART PERADI,” tegas Trimedya.

 

Lebih lanjut Trimedya mendorong dan mendukung kehendak DPN PERADI melakukan rekonsiliasi untuk mempersatukan kembali advokat-advokat yang terpecah dalam bebebarapa kelompok selama ini. Trimedya mengaku prihatin dengan terpecah-pecahnya advokat dalam berbagi kelompok di masa kepemimpinan PERADI sebelumnya. “Saya adalah salah satu yang mendorong pembentukan PERADI sebagai wadah tunggal dari organisasi advokat Indonesia,” kata Trimedya. Tetapi, demikian Trimedya yang ikut hadir dalam Munas PERADI di Makassar, pelaksanaan Munas PERADI di Makassar itu yang mestinya jadi momen tepat untuk memperkuat persatuan PERADI, justru terancam rusak karena penggunaan cara-cara yang tidak demokratis.

 

Trimedya menegaskan bahwa dalam pengurusan organisasi advokat itu, kepentingan pribadi tidak pernah boleh dinomorsatukan. Kepentingan organisasi advokat dan seluruh anggota itulah yang diprioritaskan.
Dalam kesempatan itu, Trimedya juga mengajak DPN PERADI dibawah kepemimpinan Juniver Girsang untuk menjadi mitra Komisi III DPR-RI dalam membangun hukum dan penegakan hukum di negeri ini.*

NO COMMENTS

POST A COMMENT