Home / Opini  / Perkembangan Hukum di Ruang Kematian Bahasa

Perkembangan Hukum di Ruang Kematian Bahasa

Apalagi selama di bangku kuliah soal ini tidak disinggung-singgung. Hukum ya di Fakultas Hukum. Puisi ya urusan Fakultas Sastra. Dua fakultas yang berbeda. Dua dunia yang terpisah. Jika demikian, lalu mengapa dunia hukum melahirkan banyak penyair dan sastrawan?

 

Di tanah air kita kenal Putu Wijaya. Sastrawan serba bisa tamatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 1969 telah menghasilkan kurang lebih 30 novel, 40 naskah drama, seribu cerpen, ratusan esei, artikel lepas, dan kritik drama. Telah banyak skenario film dan sinetron yang dihasilkannya. Berbagai penghargaanpun ia raih. Kita juga kenal senimatografi hebat, Garin Nugroho, yang meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Karya-karyanya mendapat pengakuan dan penghargaan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Selain kedua tokoh ini, saya yakin masih banyak praktisi hukum di tanah air yang diam-diam mengairahi dunia sastra, khususnya dunia kepenyairan.

 

Di luar negeri ada sederet panjang nama penyair yang juga pengacara atau setidak-tidaknya pernah akrab bersentuhan dengan dunia hukum. Shakespeare sendiri, umpamanya, adalah seorang penyair, sastrawan yang banyak bersentuhan dengan dunia hukum selama masa mudanya. Dia hidup dalam masyarakat negeri Inggris yang pada masa itu memberikan penghargaan yang tinggi kepada profesi hukum. Ayahnya, John Shakespeare, adalah seorang yang bergumul dengan profesi hukum. Konon, karena kurang tersediannya fasiltas buku dan pelajaran bahasa yang sangat terbatas di sekolah, Shakespeare banyak menghabiskan waktunya mengikuti sidang-sidang di ruang pengadilan. Baginya ruang-ruang sidang pengadilan merupakan kelas untuk belajar bahasa dan ilmu pengetahuan lain. Karena itu dalam karyanya banyak sekali dia menggunakan istilah-istilah hukum dengan tepat.

 

Kita mengenal orang-orang berprofesi hukum merangkap sebagai penyair yang disebut “lawyer poet”. The Legal Studies Forum – The University of Texas at Austin – (Volume 28, No.1 & 2 Tahun 2004) menerbitkan Antologi Puisi Para Pengacara (An Anthology of poetry by Lawyers). Antologi yang terdiri 699 halaman itu memuat karya puisi dari 65 advokat di Amerika Serikat.

 

Sepanjang sejarah manusia kita mengenal sederet nama penyair, sastrawan terkenal yang pernah bersentuhan dengan dunia hukum, di antaranya; Laura Hughes dari Australia. Karyanya “Judges of Jurisprudence: A Poetic Trilogy”. Sultana Kamal, advokat dan penyair Banglades; Ahmad Al-Shamlan, praktisi hukum, pemimpin prodemokrasi, penulis, dan penyair Sunni di Bahrain; Jose Fernandez de Madrid, mantan presiden, praktisi hukum, penulis dan penyair di Columbia; Chou Quaqiang di Cina; Jalal al-Din al-Suyuti dan Hifni Nassef di Mesir; Hamid Mosaddegh dengan buku kumpulan puisi “aabi khaakestari-siaah” di Iran; Anwar Shaool dan Ibrahim an-Nazzam di Irak; Ze’ev Falk dan Isaac Loeb Peretz di Israel. Kita juga akrab dengan nama Cicero, orator ulung zaman Romawi, jaksa, dan penyair. Di Amerika Serikat terdapat nama-nama terkenal, di antaranya, Wallace Stevens, Edgar Lee Masters, William Cullen Bryant, Archibald Macleish, Lawrence Joseph, dan masih banyak lagi.

 

Di Jerman ada nama-nama, di antaranya Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich von Schiller, Novallis, dll.
Apakah deret panjang nama di atas menunjukkan betapa dekatnya dunia hukum dengan dunia sastra dan dunia seni umumnya? Mestinya iya. Sebab keduanya sama-sama berada dalam dan berkisah tentang pergumulan kehidupan manusia. Keduanya sama-sama menggunakan kekuatan kata, frasa, kalimat, bahasa. Kedua-duanya produk kecerdasan dan daya imajinasi manusia. Keduanya menggunakan kekuatan kreativitas seni. Keduanya berkaca pada cermin yang sama: nurani.

 

Memiliki kemampuan dan kepekaan dunia sastra dengan kecanggihan penguasaan bahasa sebagai alatnya akan melahirkan praktisi hukum profesional dengan kekayaan kreativitas, ketajaman imajinasi, dan kejernihan nurani. Hal ini telah jadi kesadaran institusi-institusi pendidikan hukum di negeri-negeri barat yang seringkali kita anggap mendewakan akal (pure science). Pendidikan khusus sastra dan bahasa diberikan kepada para mahasiswa hukum. Bahkan dijadikan semacam mata kuliah wajib.

 

Bagaimana dengan lembaga pendidikan hukum kita yang akan melahirkan para jaksa, advokat, dan hakim?! Di negeri yang menyandang predikat Negara Hukum ini, hukum seperti tidak menggunakan alat utamanya, bahasa. Karena bahasa, apalagi sastra, tidak mendapatkan perhatian. Tidak heran “we are all governed by the dead men”. Sebab kita hanya menyontek bahasa-bahasa pendahulu kita yang sudah mati, tanpa ada kemampuan, kreativitas, imajinasi menggunakan alat bahasa dalam membuat dan menerapkan hukum. Kita jadi semacam “a fire gun” tanpa kemampuan seni berargumentasi dengan kefasihan menggunakan alat bahasa. Mungkinkah hukum berkembang memenuhi rasa keadilan di ruang kematian bahasa?!

 

Oleh: Gabriel Mahal

NO COMMENTS

POST A COMMENT