Home / News  / MK Putuskan, KY Tak Berwenang Seleksi Hakim

MK Putuskan, KY Tak Berwenang Seleksi Hakim

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Pasal-pasal yang diujimaterikan itu mengatur mengenai proses seleksi pengangkatan hakim dilakukan Mahkamah Agung (MA) bersama dengan Komisi Yudisial (KY). Dengan putusan ini maka keterlibatan KY dalam proses seleksi pengangkatan hakim ?pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan TUN inkonstitusional. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Hakim Ketua Anwar Usman dalam sidang putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (7/10).

Permohonan uji materi ini diajukan Ikatan Hakim Agung Indonesia (IKAHI) yang diwakili oleh Imam Soebechi, Suhadi, Abdul Manan, Yulius, Burhan Dahlan, Soeroso, Fauzan, Lilik Mulyadi, dan Teguh Satya Bhakti, serta ahli dari pemohon, Yusril Ihza Mahendra.

MK berpendapat proses seleksi hakim pada pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara dilakukan oleh Mahkamah Agung dan ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh MA.

Hakim Suhartoyo menjelaskan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Hal itu sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

KY dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Terkait frasa “Wewenang lain…ini” Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya pada 23 Agustus 2006 lalu menafsirkan wewenang pengawasan terhadap individu fungsionaris hakim dan bukan terhadap suatu lembaga peradilan.

Selain itu, kata Suhartoyo, keberadaan KY dalam sistem ketatanegaraan terkait dengan MA. Karena KY sekadar mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan oleh presiden.

Sementara, dalam UUD 1945, untuk hakim tingkat pertama tidak disebutkan jelas bagian dari kewenangan KY. Dengan demikian, KY tidak berhak ikut campur dari awal proses seleksi pengangkatan hakim. “Menurut Mahkamah, Komisi Yudisial bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai supporting element atau state auxiliary organ, membantu atau mendukung pelaku kekuasaan kehakiman,” terang Suhartoyo.

Putusan ini diambil melalui Rapat Permusyawaratan Hakim Rabu 26 Agustus 2015. Hakim yang hadir di rapat itu adalah Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul.

Namun, terhadap putusan a quo ini, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memiliki pendapat berbeda. Menurut Palguna, keterlibatan KY dalam proses seleksi pengangkatan hakim tingkat pertama bersama Mahkamah Agung tidaklah salah, baik secara administrasi, organisasi, maupun finansial.

Palguna menambahkan, keterlibatan KY tidak mengganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman, karena tujuan utama pembentukan Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan tidak sebatas itu. Tapi juga diikutsertakannya Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim tingkat pertama.

Kendati tak berhak melakukan seleksi hakim, KY tetap ikut mengawasi perilaku hakim di berbagai tingkatan. “Kalau kode etik tetap. Karena undang-undang mereka jelas dan khusus pengawasan hakim. Kode etik kan pengawasan. Dalam kode etik, tidak ada rekrutmen. Kode etik hanya pengawasan,” kata Juru Bicara MA Suhadi usai putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (7/10).

Secara terpisah, Komisioner ? KY, Taufiqurrahman Syahuri tak kaget jika putusan MK mengabulkan uji materi yang dimohonkan oleh Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) tersebut. “Sudah kuduga,” kata pria yang akrab disapa Taufiq itu dalam pesan singkatnya di Jakarta, Rabu (7/10).

Taufiq menilai, dugaannya itu tak lepas dari keberadaan 3 hakim MK yang merupakan anggota Ikahi nonaktif. Ketiga hakim MK yang dimaksud itu adalah Anwar Usman, Suhartoyo, dan Manahan Sitompul.

Mereka ini dianggap punya konflik kepentingan dalam memutus uji materi tersebut, karena permohonan uji materi itu diajukan oleh Ikahi sendiri. “UU Kehakiman Pasal 17, jika ada konflik kepentingan hakim harus mundur. Jika tidak, putusan batal demi hukum. 3 Hakim MK masih anggota Ikahi nonaktif,” kata Taufiq.

Komisioner KY yang lain, Imam Anshari Saleh menambahkan, pihaknya tetap menghormati putusan MK ini yang bersifat terakhir dan mengikat. Meski di satu sisi, dia menilai putusan ini janggal karena keberadaan 3 hakim MK yang merupakan anggota Ikahi non-aktif tersebut. “Putusan MK kan final and binding (terakhir dan mengikat). Ya dipatuhi saja putusan MK itu, walaupun terasa janggal,” pungkasnya. (Alex/Peradi)